Migrasi
Britania Raya telah menerima gelombang migrasi yang berturut-turut tanpa henti. Musibah Wabah Kelaparan Besar menyebabkan kedatangan imigran asal Irlandia secara berbondong-bondong ke Britania Raya.Lebih dari 120.000 veteran Polandia menetap di Britania setelah Perang Dunia II karena tidak dapat kembali ke tanah air mereka. Pada abad ke-20, terjadi migrasi secara besar-besaran dari koloni-koloni Imperium Britania, terutama disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja pasca Perang Dunia II. Sebagian besar imigran ini berasal dari Karibia dan Asia Selatan.Pada tahun 2010, terdapat sekitar 7 juta penduduk kelahiran asing di Britania Raya; 11,3% dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,76 juta (7,7%) lahir di luar Uni Eropa dan 2,24 juta (3,6%) lahir di negara-negara anggota Uni Eropa. Proporsi penduduk kelahiran asing di Britania Raya masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara Eropa lainnya, namun migrasi inilah yang telah berkontribusi besar dalam meningkatkan jumlah populasi di Britania Raya antara tahun 1991 hingga 2001. Data dari Office for National Statistics (ONS) menunjukkan bahwa sebanyak 2,3 juta imigran pindah ke Britania Raya pada periode 1991-2006. Pada tahun 2008, diprediksi bahwa migrasi akan menambah jumlah penduduk Britania sebanyak 7 juta jiwa menjelang tahun 2031, meskipun perkiraan ini juga diperdebatkan. ONS melaporkan bahwa migrasi bersih dari tahun 2009 ke 2010 naik sebanyak 21 persen, atau sekitar 239.000 jiwa. Pada tahun 2011 angka ini meningkat lagi sebanyak 251.000 jiwa, di mana ditemukan bahwa terjadi sebanyak 589.000 imigrasi, dan 338.000 emigrasi.
195.046 warga negara asing menjadi warga negara Britania pada tahun 2010, sedangkan pada 1999 hanya sebanyak 54.902 Sebuah rekor baru tercipta pada tahun 2010, di mana sebanyak 241.192 WNA diberi hak sebagai penduduk tetap, di antaranya 51 persen berasal dari Asia dan 27 persen dari Afrika. Menurut statistik resmi yang dirilis pada tahun 2011, 25,1 persen dari bayi yang lahir di Inggris dan Wales pada tahun 2010 lahir dari ibu yang lahir di luar Britania Raya.
Perkiraan populasi asing di Britania Raya menurut negara kelahirannya, April 2007 – Maret 2008
Sekurang-kurangnya 5,5 juta kelahiran Britania Raya menetap di luar negeri, empat besar negara yang menjadi tujuan warga negara Britania adalah Australia, Spanyol, Amerika Serikat dan Kanada. Penduduk Britania melakukan emigrasi besar-besaran ke luar negeri pada abad ke-19. Antara tahun 1815 sampai 1930, sekitar 11,4 juta orang pindah keluar Britania dan 11,4 juta lainnya keluar Irlandia. Pada akhir abad ke-20, diperkirakan bahwa sekitar 300 juta orang keturunan Britania dan Irlandia menetap secara permanen di berbagai belahan dunia.
Penduduk di negara-negara Uni Eropa, tidak terkecuali penduduk Britania Raya, memiliki hak untuk tinggal dan bekerja di negara anggota UE manapun. Britania Raya menerapkan pembatasan sementara untuk warga Rumania dan Bulgaria yang bergabung dengan Uni Eropa pada bulan Januari 2007. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Migration Policy Institute untuk Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia menemukan bahwa antara bulan Mei 2004 dan September 2009, sekitar 1,5 juta pekerja bermigrasi dari negara-negara anggota Uni Eropa yang baru ke Britania Raya; dua-pertiganya berasal dari Polandia, namun kemudian banyak yang kembali ke tanah airnya. Resesi pada akhir 2000-an mengurangi intensitas warga Polandia yang bermigrasi ke Britania Raya. Pada tahun 2009, untuk pertama kalinya, lebih banyak penduduk dari negara-negara Uni Eropa lainnya yang meninggalkan Britania Raya daripada yang tiba. Pada tahun 2011, 13% dari total emigrasi ke Britania Raya berasal dari penduduk di negara-negara anggota UE yang baru.
Pemerintah Britania Raya telah memperkenalkan sistem imigrasi berbasis poin untuk imigrasi yang berasal dari luar Kawasan Ekonomi Eropa. Pada bulan Juni 2010, pemerintah koalisi Konservatif-Liberal Demokratik menerapkan pembatasan imigrasi dari luar Uni Eropa hanya sebanyak 24.000 imigran. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan di dalam koalisi: sekretaris bisnis Vince Cable berpendapat bahwa hal ini justru akan merugikan sektor bisnis Britania Raya.
Perkiraan jumlah warga negara Britania yang tinggal di luar negeri menurut negara, 2006.
Pendidikan
Setiap negara di Britania Raya memiliki sistem pendidikan tersendiri.Pendidikan di Inggris merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Negara untuk Pendidikan, sedangkan pengelolaan harian dan pembiayaan sekolah-sekolah negeri merupakan kewajiban dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Sistem pendidikan universal diperkenalkan di seluruh Inggris dan Wales untuk jenjang pendidikan dasar pada tahun 1870, diikuti oleh pendidikan menengah pada tahun 1900. Pendidikan diwajibkan bagi penduduk yang berusia 5 hingga 16 tahun (15 tahun bagi yang lahir pada akhir Juli atau Agustus). Mayoritas anak-anak dididik di sekolah-sekolah negeri, hanya sebagian kecil saja dari sekolah-sekolah tersebut yang memilih siswa berdasarkan kemampuan akademik. Sekolah negeri yang diperbolehkan untuk memilih siswa berdasarkan kemampuan akademik mampu mencapai prestasi yang sebanding dengan sekolah swasta yang paling selektif sekalipun; dua dari dua puluh sekolah unggul berdasarkan kriteria GSCE pada tahun 2006 adalah sekolah menengah negeri. Meskipun jumlahnya menurun, namun jumlah anak-anak yang menghadiri sekolah swasta di Inggris meningkat lebih dari 7%. Patut dicatat bahwa lebih dari setengah jumlah mahasiswa di dua universitas terkemuka; Cambridge dan Oxford berasal dari sekolah negeri. Inggris memiliki beberapa universitas yang menjadi universitas terbaik di dunia. Di antaranya adalah Universitas Cambridge, Universitas Oxford, Imperial College London dan University College London. Universitas-universitas ini merupakan universitas teratas di dunia berdasarkan peringkat yang dirilis oleh THE-QS pada tahun 2010, dengan Cambridge yang menempati posisi pertama. Kajian Sains dan Matematika Internasional (TIMSS) menempatkan para pelajar Inggris di posisi ke-7 dalam matematika dan di posisi ke-6 untuk sains di seluruh dunia. Hasil ini menunjukkan bahwa pelajar Inggris mengungguli pelajar di negara-negara Eropa lainnya, termasuk Jerman dan negara-negara Skandinavia.
Universitas Oxford, yang didirikan sejak tahun 1096.
Pendidikan di Skotlandia adalah tanggung jawab dari Sekretaris Kabinet untuk Pendidikan dan Pembelajaran Seumur Hidup (Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning), sedangkan pengelolaan harian dan pembiayaan sekolah-sekolah negeri merupakan kewajiban dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Dua lembaga publik non-departemen memainkan peranan penting dalam pendidikan Skotlandia: Otoritas Kualifikasi Skotlandia (Scottish Qualifications Authority) bertanggung jawab atas pembangunan, akreditasi, penilaian dan sertifikasi kelayakan selain ijazah yang diberikan oleh sekolah menengah, sekolah tingkat atas institusi-institusi sejenis. Badan Learning and Teaching Scotland bertugas untuk memberikan nasihat, sumber daya dan pengembangan staf untuk komunitas pendidikan untuk mempromosikan pengembangan kurikulum dan menciptakan budaya inovasi, cita-cita, dan keunggulan. Skotlandia pertama kali mengesahkan kebijakan pendidikan wajib pada tahun 1496. Proporsi anak-anak yang menghadiri sekolah swasta di Skotlandia hanya sekitar 4%, namun dalam beberapa tahun terakhir jumlah tersebut berangsur-angsur meningkat. Pelajar di Skotlandia yang menghadiri universitas di Skotlandia tidak membayar uang kuliah ataupun biaya wisuda, karena biaya-biaya tersebut dihapuskan pada pada tahun 2001 dan 2008 masing-masingnya.
Pendidikan di Irlandia Utara merupakan tanggung jawab dari Menteri Pendidikan dan Menteri Pekerjaan dan Pembelajaran, sedangkan tanggung jawab pada tingkat lokal dikelola oleh lima dewan pendidikan dan perpustakaan yang meliputi wilayah geografis yang berbeda. Dewan Kurikulum, Pemeriksaan dan Penilaian (Council for the Curriculum, Examinations & Assessment, CCEA) adalah badan yang bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada pemerintah mengenai apa yang harus diajarkan di sekolah, memantau, serta memberikan kualifikasi pada sekolah-sekolah di Irlandia Utara.
Pemerintah Wales bertanggung jawab atas pendidikan di Wales. Sebagian besar pelajar di Wales diajarkan sebagian atau seluruhnya mata pelajaran dalam bahasa Wales, pembelajaran dalam bahasa Wales diwajibkan untuk semua siswa hingga usia 16 tahun. Rencana untuk meningkatkan jumlah sekolah menengah berbahasa Wales turut dilakukan sejalan dengan kebijakan untuk membentuk masyarakat Wales yang dwi-bahasa sepenuhnya.
Queen's University Belfast, dibangun pada tahun 1849.
(Bersambung)
0 komentar:
Posting Komentar