Era Indonesia
Terdapat pendapat yang menilai[siapa?] bahwa pada awal pemerintahannya, Pakubuwana XII gagal mengambil peran penting dan memanfaatkan situasi politik Republik Indonesia. Bahkan muncul rumor bahwa para bangsawan Surakarta sejak dahulu merupakan sekutu pemerintah Belanda, sehingga rakyat merasa tidak percaya dan memberontak terhadap kekuasaan Kasunanan[rujukan?]. Dalam buku seri Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jenderal Abdul Haris Nasution menulis bahwa raja-raja Surakarta membelot dan mengkhianati Indonesia saat terjadi Agresi Militer Belanda II tahun 1948-1949. Bahkan pihak TNI sudah menyiapkan Kolonel Djatikoesoemo (KSAD pertama), putra Paku Buwono X, untuk diangkat menjadi Susuhunan yang baru dan Letkol Suryo Sularso untuk diangkat menjadi Mangku Negara yang baru. Namun rakyat dan tentara semakin ingin menghapuskan monarki sama sekali. Akhirnya Mayor Akhmadi, penguasa militer kota Surakarta, hanya diberi tugas untuk langsung berhubungan dengan istana-istana monarki Surakarta. Kedua raja diminta untuk secara tegas memihak Republik. Jika raja-raja tersebut menolak, akan diambil tindakan sesuai Instruksi Non Koperasi[3]Meskipun gagal secara politik, namun Pakubuwana XII tetap menjadi figur pelindung kebudayaan Jawa. Pada zaman reformasi, para tokoh nasional, misalnya Gus Dur, tetap menghormatinya sebagai salah satu sesepuh tanah Jawa. Pakubuwana XII wafat pada tanggal 11 Juni 2004, dan masa pemerintahannya merupakan yang terlama di antara para raja-raja Kasunanan terdahulu, yaitu sejak tahun 1945-2004.
Sepeninggal Pakubuwana XII, sempat terjadi perebutan tahta antara Pangeran Hangabehi dangan Pangeran Tejowulan, yang masing-masing menyatakan diri sebagai Pakubuwana XIII; dua-duanya mengklaim pemangku tahta yang sah, dan masing-masing menyelenggarakan acara pemakaman ayahnya secara terpisah. Akan tetapi, konsensus keluarga telah mengakui bahwa Hangabehi yang diberi gelar SISKS Pakubuwana XIII.
Saat ini, konflik dua Raja Kembar telah usai setelah Pangeran Tejowulan melemparkan tahta Pakubuwana kepada kakaknya yakni Pangeran Hangabehi dalam sebuah rekonsiliasi resmi yang di prakarsai oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama DPR-RI, dan Pangeran Tejowulan sendiri menjadi mahapatih (pepatih dalem) dengan gelar KGPHPA (Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung).
KGPHPA Tejowulan mencium tangan kakaknya, SISKS Pakubuwana XIII, sesaat sebelum prosesi Kirab Tingalandalem Jumenengan, 17 Juni 2012.
Daftar sunan Surakarta
Pakubowono atau lengkapnya Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Prabu Sri Paku Buwana Senopati Ing-Ngalogo Ngabdurahman Sayiddin Panotogomo adalah gelar bagi raja Kasunanan Surakarta sebagai penerus Kerajaan Mataram Islam di Surakarta.Yang bertahta saat ini adalah Susuhunan Pakubuwana XIII.
Daftar sunan Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
- Pakubuwana II (1745 - 1749), pendiri kota Surakarta; memindahkan keraton Kartasura ke Surakarta pada tahun 1745
- Pakubuwana III (1749 - 1788), mengakui kedaulatan Hamengkubuwana I sebagai penguasa setengah wilayah kerajaannya.
- Pakubuwana IV (1788 - 1820)
- Pakubuwana V (1820 - 1823)
- Pakubuwana VI (1823 - 1830), diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia; juga dikenal dengan nama Pangeran Bangun Tapa.
- Pakubuwana VII (1830 - 1858)
- Pakubuwana VIII (1859 - 1861)
- Pakubuwana IX (1861 - 1893)
- Pakubuwana X (1893 - 1939)
- Pakubuwana XI (1939 - 1944)
- Pakubuwana XII (1944 - 2004)
- Pakubuwana XIII (2009 - sekarang) bersama dengan Mahapatih Pangeran Tejowulan.
Foto bersama Hertog van Mecklenburg, Regent Hertogdom Brunswijk, dan Pakubuwana X (k. 1910).
Bagian muka Keraton Surakarta (istana).
Para tamu kehormatan dalam acara Pisowanan Ageng di Keraton Surakarta.
Persembahan tari sakral Bedhaya Ketawang dalam Upacara Tingalandalem
Jumenengan Pakubuwana XIII di Sasana Sewaka, Keraton Surakarta, 15 Juni
2012.
Referensi
- ^ Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945 di dalam rapat PPKI diputuskan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi atas sembilan propinsi dan dua daerah istimewa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Daerah Istimewa Surakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendapat tersebut bertentangan dengan Putusan PPKI sebagaimana terdapat dalam buku Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI yang diterbitkan oleh sekretariat negara baik edisi II (1993) maupun III (1995)
- ^ sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta yang setingkat jabatan Gubernur dengan posisi berada langsung di bawah Pemerintah Pusat. Pendapat tersebut bertentangan dengan UU 22/1948 mengenai pemerintahan daerah dan fakta-fakta sejarah dimana RP Suroso ditempatkan sebagai Komisaris Tinggi Indonesia untuk Kasunanan dan Mangkunegaran. Lihat buku AH Nasution Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia dan Sudarisman Purwokusumo Daerah Istimewa Yogyakarta
- ^ Silakan lihat buku: Nasution, Abdul Haris. (1996) Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: perang gerilya semesta ii. Jilid 10 Cet 8. Bandung: Disjarah Angkatan Darat dan Penerbit Angkasa; dan Soedarisman Poerwokoesoemo. (1984) Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sumber
0 komentar:
Posting Komentar