Kerajaan Kandali

Kerajaan Kandali atau Kantoli merupakan kerajaan yang belum dapat diidentifikasi lokasi keberadaannya. Mayoritas sejarawan berpendapat, Kandali (Kuntala) terdapat di pantai timur Sumatera di sekitar Jambi sekarang. Kerajaan ini muncul pada abad ke-5 - 6 Masehi, dimana hal ini merujuk dari sumber Cina, yang menyatakan bahwa Kan-to-li (Kandali) telah berkali-kali mengirim utusan mulai tahun 441 – 563 Masehi. Pada abad ke-7 kerajaan ini menghilang, mungkin dikarenakan munculnya dua kerajaan lain di pantai timur Sumatera yakni; Malayu (Jambi) dan Sriwijaya (Palembang).

Asal Usul

Menurut S. Sartono (1992), akibat dari pendangkalan Teluk Wen diduga telah menyebabkan sulitnya kapal-kapal dagang untuk merapat sampai ke pelabuhan Muara Tebo, sehingga fungsi pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan samudera tidak lagi dapat dipertahankan. Negara Koying sebagai penguasa wilayah Teluk Wen terpaksa memindahkan pelabuhan dagang dari Teluk Wen ke darah pantai timur di sekitar daerah Kuala Tungkal sekarang.
Pelabuhan di pantai timur Sumatera itu mulai difungsikan sebagai pelabuhan samudera yang dapat dilabuhi kapal-kapal besar untuk menggantikan fungsi pelabuhan Teluk Wen, dan pelabuhan Teluk Wen difungsikan sebagai pelabuhan penyangga bagi kapal-kapal kecil yang melayani bongkar muat barang-barang dagang penduduk negeri Kerinci dan sekitarnya. Dari sini kemudian baru dibawa ke pelabuhan samudera di pantai Kuala Tungkal.
Pada akhirnya negara Koying melepaskan daerah pantai timur dan mendorong terbentuknya pemerintahan baru yang disebut dengan kerajaan Kantoli (Kuntal). Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Antara negara Koying dengan kerajaan Kuntal terjalin persahabatan yang baik.

Keberadaan Kerajaan Kandali

Nama Kantoli atau Kandali telah dikenal oleh pemerintahan Kaisar Hsiau-wu (459-464). Menurut catatannya, raja dari Kandali bernama Sa-pa-la-na-lin-da memerintahkan utusannya bernama Taruda untuk pergi ke negeri Cina.
Dari kitab sejarah dinasti Liang diperoleh keterangan bahwan antara tahun 430-475 M, beberapa kali utusan dari Ho-lo-tan dan Kan-t’oli datang di Cina, ada juga utusan dari To-lang – P’o-hwang.^[1] Kantoli terletak di salah satu pulau di laut selatan. Adat kebiasaanya serupa di Kamboja dan Campa. Hasil negerinya yang terutama pinang, kapas dan kain-kain berwarna. Sedangkan dalam kitab sejarah dinasti Ming disebutkan bahwa San-fo-tsi dahulu disebut juga Kan-to-li.
Menurut G. Farrand, Kan-to-li di dalam berita Cina ini mungkin sama dengan Kandari yang terdapat dalam berita Ibnu Majid yang berasal dari tahun 1462. Karena San-fo-tsi dahulu juga disebut Kan-to-li, sedangkan San-fo-tsi diidentifikasikan sengan Sriwijaya, maka Farran menafsirkan Kan-to-li terletak di Sumatera dengan pusatnya di Palembang.
Sementara itu J.L. Moens mengidentifikasikan singkil Kendari dalam berita Ibnu Majid dengan Kan-to-li di dalam kitab sejarah dinasti Liang dan Ming. Sedangkan yang dimaksud dengan San-fo-tsi ialah Kerajaan Malayu.
Pendapat lain mengenai Kan-to-li ditekukakan oleh J.J. Boeles. Ia mengatakan bahwa Kan-to-li yang disebut di dalam berita Cina itu mungkin berada di Thailand Selatan. Pendapatnya ini didasarkan atas adanya sebuah desa yang bernama Khantuli di Pantai Timur Thailand Selatan. Pendapat Boeles ini ditentang oleh O. W. Wolters, ia mengatakan bahwa Kan-to-li tidak mungkin ada di Thailand Selatan, karena di desa Khantuli sama sekali tidak ditemukan keramik Cina dari zaman Song lama. Ia cenderung untuk menempatkan Kan-to-li di Palembang, karena San-fo-tsi biasa dihubungkan dengan Palembang. Identifikasi Kan-to-li dengan Kandali atau Singkil Kendari juga dikemukakan oleh Obdeyn. Oleh karena Kan-to-li dianggap sama dengan San-fotsi, maka kemungkinan besar Kan-to-li di Sumatera Selatan. Tetapi pendapat umum di antara para ahli ialah, bahwa Kan-to-li diperkirakan di Pantai timur Sumatera bagian Selatan, yang daerah kekuasaannya meliputi daerah Jambi dan Palembang.
Dari kutipan di atas jelaslah kiranya bahwa sesungguhnya tidak ada pegangan sedikitpun yang dapat dijadikan titik tolah untuk melangkah lebih lanjut. Untuk menetapkan bahwa Kan-to-li adalah Malayu hanya berdasarkan berita Cina yang menyebutkan bahwa “San-fo-tsi dahulu disebut juga Kan-to-li kiranya belum memberi suatu kepastian, karena masih perlu dikaji secara khusus apakah rumus aljabar yang diterapkan ini pada tempatnya.
Sanusi Pane (1955) menyebutkan sejarah Tiongkok menyebut Kan-to-li, dimana kerajaan itu mengirim utusan penghabisan kalinya ke Tingkok pada tahun 563 Masehi. Hampir boleh dipastikan, bahwa kerajaan itu terletak di Sumatera dan nama yang sebenarnya adalah Kandari.
Di daerah Jambi diyakini ada dua kerajaan kecil yang mulai muncul sekitar awal abad ke-5 M yakni kerajaan Ho-lo-tan dan Kan-to-li. Dalam sejarah dinasti Sung (960-1280 M) Holotan terletak di She-po atau Thu-po. Menurut pendapat Sartono (1978), She-po atau Thu-po dianggap sama dengan Tebo sekarang, yakni Muara Tebo. Di pinggiran sungai Batanghari dijumpai sebuah pemukiman kuno bernama Ke-do-tan. Masih perlu penelitian tentang toponim Ho-lo-tan dengan Ke-do-tan secara seksama.
Kerajaan kedua yang telah menjalin hubungan dengan Cina adalah kerajaan Kan-to-li. Menurut sumber Cina, kerajaan Kan-to-li telah berkali-kali mengirim utusan mulai tahun 441 – 563 M. Menurut pendapat Mulyanan (1981), toponim Kan-to-li sama dengan Kuntala atau Tungkal. Jadi kerajaan Kan-to-li berada di pedalaman sungai Tungkal, Jambi. Negeri Kan-to-li telah tenggelam pada permulaaan abad ke-7 masehi.
Menurut catatan yang dibuat dalam pemerintahan kaisar Wu dari dinasti (wangsa) Liang (502-549), kerajaan Kandali mengirim utusannya ke Cina pada tahun 502, 519 dan 520. Dilaporkan juga bahwa kerajaan Kandali berada di laut selatan dan adat kebiasaan penduduknya seperti Kamboja dan Campa. Hasil buminya meliputi; bahan pakaian berbunga (tenun ikat), kapas, dan pinang bermutu tinggi.
Sejarah dinasti Ming (1268-1643) mengemukakan bawha San-fo-tsi dulu disebut Kandali. Jadi mungkin Kandali terletak di wilayah San-fos-tsi, atau Kandali menjadi jajahan San-fo-tsi dalam hal San-fo-tsi identik dengan Sriwijaya (Muliana 1981). Menurut catatan Cina kerajaan San-fo-tsi berada di Laut Selatan antara Kemboja (Chen-la) dan She-po (Jawa). Raja San-fo-tso bersemanyam di Chan-pei (Jambi).
Menurut Mulyana (1981), tuponim Kandali dan Kantoli yang berada di sekitar Jambi, mungkin berasal dari India Selatan. Kedua tuponim, yakni Kandali dan Kantoli, berasal dari transliterisasi Cina suatu tempat yang belum diketahui hingga sekarang, sepertinya Benggala – Benggali, Ghandara – Ghandari, Badara – Badari, Kuntala – Kuntali, Kantoli – Kandali. Lebih jauh dikemukakan bahwa gophala diucap ghopal, Sanjaya sebagai Sanjay, Sriwijaya sebagai Sriwijay. Kuntala sebagai Kuntal dan juga Tungkal. Di Sumatea Timur terdapat sungai Tungkal yang bagian hulunya bernama sungai Pengabuan dan hilirnya bernama sungai Tungkal yang bermuara di Kuala Tungkal. Dalam penjumlahan negara Laut Selatan yang mengirim utusan ke Cina, oleh I Tsing tidak disebut-sebut tentang kerajaan Kuntala (Kandali, Kantoli). Nasib negera ini selanjutnya juga tidak diketahui, mungkin dikuasai oleh Jambi. Yang jelas, pada abad ke-7, muncul dua kerajaan di pantai timur Sumatera yakni: Moloyu (Malayu, Jambi) dan Sriwijaya (Palembang). Dalam perkembangan selanjutnya antara sekitar 670-742 Masehi Shih-li-fo-shih dianggap sebagai Sriwijaya dan antara 853 – 1037 Masehi sebagai San-fo-tsi.

Referensi

1. ^ [Sejarah Nasional Indonesai Jilid II dari edisinya yang ke-4 tahun 1984, pada halaman 79-80]

Sumber

Read More

Sejarah Kesultanan Johor

Sejarah Johor dimulai pada masa pemerintahan Kesultanan Malaka. Sebelumnya daerah Johor merupakan bagian dari Kesultanan Malaka, kemudian Malaka jatuh akibat penaklukan Portugal pada tahun 1511.^[1] Berdasarkan Sulalatus Salatin, setelah wafatnya Sultan Malaka, Mahmud Syah tahun 1528 di Kampar, Sultan Alauddin Syah, salah seorang putra raja Malaka, menjadikan Johor sebagai pusat pemerintahannya dan kemudian dikenal sebagai Kesultanan Johor.
Sebagai pewaris Malaka, Sultan Johor menganggap wilayah Johor, Pahang, Selangor, Singapura, Kepulauan Riau, dan daerah-daerah di Sumatera seperti Deli, Siak, Rokan, Inderagiri, Batu Bara, dan Jambi sebagai wilayah kedaulatannya.^[2][3] Pengaruh perjanjian London tahun 1824 bekas wilayah Kesultanan Johor dibagi atas wilayah jajahan Inggris dan Belanda. Setelah kemerdekaan Malaysia, Johor kemudian menjadi salah satu negara bagian Malaysia pada tahun 1963.

Perang Segi Tiga

Sesudah Sultan Alauddin Syah membangun pusat pemerintahan baru pada kawasan muara Sungai Johor, perlawanan terhadap penaklukan Portugal terus berlanjut. Pada masa yang sama, dari kawasan utara Pulau Sumatera, muncul kekuatan baru di Aceh yang mulai melakukan ekspansi wilayah kekuasaan dengan menaklukan beberapa kawasan Melayu dan berusaha mengontrol jalur pelayaran di Selat Melaka. Kesultanan Aceh selain juga mencoba menyerang kedudukan Portugal di Malaka, juga menyerang kedudukan Sultan Johor. Pada tahun 1613, Sultan Iskandar Muda menaklukan Johor, Sultan Johor beserta seluruh kerabatnya ditawan dan dibawa ke Aceh.
Pada tahun 1641, Belanda berhasil merebut Malaka dari Portugal,^[4] dan Belanda mengakui kedaulatan Sultan Johor atas wilayah kekuasaannya dan pada saat bersamaan kawasan muara Sungai Johor kembali muncul sebagai salah satu pelabuhan dagang di Semenanjung Malaya.

Perang Johor-Jambi

Krisis antara Johor dan Jambi bermula disaat kedua belah pihak berselisih paham mengenai perebutan kawasan yang bernama Tungkal. Pada masa ini Johor diperintah oleh Sultan Abdul Jalil Syah III dan pemerintahan lebih banyak dimainkan oleh Raja Muda. Dalam usaha untuk mendapatkan Tungkal dari tangan orang Jambi, orang Johor telah menghasut penduduk Tungkal untuk memberontak. Hal ini menimbulkan kemarahan Pemerintah Jambi. Namun kekuatan Johor yang disegani pemerintah Jambi pada waktu itu menyebabkan Jambi memilih untuk berdamai. Ketegangan antara Johor dan Jambi dapat diredakan karena perkawinan antara Raja Muda Johor dengan Puteri Sultan Jambi pada tahun 1659.^[rujukan?]
Namun persengketaan antara Johor dan Jambi kembali meletus dikarenakan tindakan kedua-dua pihak yang saling menghina kedaulatan kerajaan masing-masing. Johor kembali berperang dengan membawa 7 buah kapal untuk menyerang perkampungan nelayan Jambi pada bulan Mei 1667. Kegiatan perdagangan semakin merosot akibat perperangan yang terjadi karena tidak ada jaminan keselamatan kepada pedagang untuk menjalankan perdagangan di kawasan bergolak ini. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi kepada Johor. Puncak peristiwa peperangan ini terjadi saat Pengeran Dipati Anum mengetuai sebuah angkatan perang untuk menyerang dan memusnahkan Johor secara mengejutkan pada 4 April 1673. Serangan ini telah melumpuhkan sistem pemerintahan kerajaan Johor. Dalam usaha menyelamatkan diri, Raja Muda bersama seluruh penduduk Johor telah lari bersembunyi di dalam hutan. Bendahara Johor ditawan dan dibawa pulang ke Jambi.^[rujukan?]
Sultan Abdul Jalil Syah III juga melarikan diri ke Pahang. Baginda akhirnya meninggal dunia di sana pada 22 November 1677. Perperangan yang menyebabkan kekalahan kerajaan Johor ini telah mengakibatkan kerugian yang besar kepada Johor kerana Jambi telah bertindak merampas semua barang berharga milik kerajaan Johor termasuk 4 tan emas, sebagian besar senjata api yang merupakan simbol kemegahan dan kekuatan Johor. Kehilangan senjata api dan tentara dalam jumlah besar menyebabkan kerajaan Johor tidak dapat berbuat apa-apa, dan hal ini secara tidak langsung meruntuhkan kerajaan Johor.

Pengaruh Bugis dan Minangkabau

Sultan Mahmud Syah II wafat pada tahun 1699 tanpa meninggalkan harta warisan. Melihat keadaan itu, Bendahara Abdul Jalil melantik dirinya sebagai sultan baru yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Tetapi timbul ketidakpuasan di kalangan pembesar-pembesar lain atas perlantikan itu.
Orang Bugis yang memainkan peranan penting sewaktu Perang Johor-Jambi mempunyai pengaruh yang kuat di Johor. Selain daripada orang Bugis, orang Minangkabau juga mempunyai pengaruh yang kuat. Orang Bugis dan Minangkabau percaya dengan kematian Sultan Mahmud II, mereka dapat mengembangkan pengaruh mereka di Johor. Di kalangan orang Minangkabau terdapat seorang putra dari Siak yaitu Raja Kecil yang mengaku dirinya sebagai pewaris tunggal Sultan Mahmud II. Raja Kecil menjanjikan kepada orang Bugis bahwa apabila mereka menolongnya menaiki tahta kerajaan, dia akan melantik ketua orang-orang Bugis sebagai Yam Tuan Muda Johor. Pada waktu itu orang-orang Bugis telah pergi ke Selangor untuk mengumpulkan orang-orangnya sebelum melancarkan serangan. Namun pada tahun 1717, Raja Kecil dan pasukan Minangkabau dari Siak telah menyerang Johor terlebih dahulu setelah terlalu lama menunggu kedatangan orang-orang Bugis. Pada 21 Maret 1718, Raja Kecil telah menawan Panchor. Raja Kecil melantik dirinya sebagai Yang Dipertuan Johor dan bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah I. Setelah Raja Kecil berhasil menduduki tahta Johor, orang-orang Bugis datang menuntut janji untuk dilantik sebagai Yam Tuan Muda. Permintaan ini tidak dipenuhi Raja Kecil karena orang-orang Bugis tidak memberikan bantuan sebagaimana yang diminta oleh Raja Kecil.
Tidak puas dengan pelantikan Raja Kecil, bekas Bendahara Abdul Jalil meminta Daeng Parani, pemimpin orang Bugis, untuk menolongnya mendapatkan tahta. Permintaan ini disetujui orang-orang Bugis karena mereka juga kecewa tidak dapat menuntut jabatan Yam Tuan Muda. Pada tahun 1722, Raja Kecil terpaksa meletakkan tahta karena pengaruh Bugis. Anak Bendahara Abdul Jalil kemudiannya dilantik menjadi sultan dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Tetapi Sultan Sulaiman hanyalah seorang sultan boneka yang tidak mempunyai kekuasaan karena Daeng Merewah yang memegang kuasa sebagai Yamtuan Muda.
Antara tahun 1722 sampai 1746, tahta Kesultanan Johor diperebutkan oleh Raja Kecil dan Raja Sulaiman. Pada tahun 1767, Raja Ismail, telah menjadi duplikasi dari Raja Kecil, didukung oleh Orang Laut, muncul sebagai Raja Laut, menguasai perairan timur Sumatera sampai ke Lautan Cina Selatan, membangun kekuatan di gugusan Pulau Tujuh, Sultan Siak mewarisi seluruh wilayah Kesultanan Johor terutama selepas meninggalnya Raja Sulaiman, kemudian kedudukan Yang Dipertuan Muda diambil alih oleh Raja Ismail dan memaksa mereka pindah ke Selangor.

Penjajahan Belanda dan Inggris

Setelah Kesultanan Siak Sri Inderapura membuat perjanjian dengan Inggris tanggal 31 Agustus 1818, menjadikan Singapura dan Johor berada dalam pengawasan Inggris. Kemudian Belanda menekan Sultan Siak dalam perjanjian tahun 1822 untuk tidak membuat sembarang kerjasama tanpa persetujuan dari Belanda serta wilayah Kepulauan Riau menjadi bagian kolonial Belanda. Pengaruh dari Traktat London tahun 1824 antara Inggris dan Belanda, secara garis besar membagi bekas wilayah Kesultanan Johor atas dua bagian, kemudian mereka menempatkan raja bawahan pada masing-masing kawasan, sehingga muncul dualisme kepemimpinan pada bekas wilayah Kesultanan Johor, Sultan Husain yang didukung oleh Inggris di Singapura sedangkan Sultan Abdul Rahman Muadzam Syah yang berkedudukan di Lingga didukung oleh Belanda dari Tanjungpinang.

Daftar raja Johor

Berikut daftar raja Johor

Periode	Nama Raja	Catatan dan peristiwa penting
1528-1564	Sultan Alauddin Syah*
1564-1570	Sultan Muzaffar Syah*
1570-1597	Sultan Abdul Jalil Syah*	Serangan Portugal tahun 1587
1597-1615	Sultan Alauddin Syah II*	Serangan Portugal tahun 1604, Membuat perjanjian dengan VOC tahun 1606
1613-1615	Masa peralihan	Penaklukan Aceh tahun 1613
1615-1623	Sultan Abdullah Ma'ayat Syah	Dibawah pengaruh Aceh
1623-1673	Sultan Abdul Jalil Syah II	Melepaskan diri dari Aceh selepas mangkatnya Sultan Iskandar Muda
1673-1677	Masa peralihan	Penaklukan Jambi tahun 1673
1677-1685	Sultan Ibrahim Syah
1685-1699	Sultan Mahmud Syah
1699-1718	Masa peralihan	Klaim Raja Kecil sebagai pewaris sah tahta Johor
1718-1722	Raja Kecil
1722-1728	Masa peralihan	Pemberontakan Raja Sulaiman, Raja Kecil pindah ke Siak
1728-1760	Raja Sulaiman	Bendahara Johor
1760-1770	Masa peralihan	Penaklukan Raja Ismail
1770-1779	Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah Raja Muhammad Ali	Raja Siak
1779-1781	Raja Ismail
1781-1791	Raja Yahya
1791-1811	Sultan Sayyid Ali
1811-1818	Sultan Sayyid Ibrahim
1818-1819	Masa peralihan	Siak melepas Johor, kemudian diperebutkan Inggris di Singapura dan Belanda di Tanjungpinang
1819-1824	Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah** Sultan Husain***	Johor diklaim oleh 2 raja
1824-1855	Masa peralihan	Johor menjadi jajahan Inggris****
1855-1862	Daeng Ibrahim	Tumenggung Johor*****
1862-1895	Sultan Abu Bakar ibni Daeng Ibrahim
1895-1959	Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar	Kemerdekaan Malaysia, Johor menjadi bagian dari Malaysia
1959-1981	Sultan Ismail ibni Sultan Ibrahim
1981-2010	Sultan Iskandar ibni Sultan Ismail
2010- sekarang	Sultan Ibrahim Ismail ibni Sultan Iskandar
Catatan: * Berdasarkan Sulalatus Salatin versi Raffles. ** Raja Lingga dibawah perlindungan Belanda. *** Raja Singapura dibawah perlindungan Inggris. **** Pengaruh Perjanjian London tahun 1824. ***** Diangkat oleh Inggris menjadi raja di Johor.

Catatan kaki

1. ^ Hooker. A Short History of Malaysia hal. 75
2. ^ Andaya & Andaya. A History of Malaysia. bab 4 "The Demise of Malay Entrepot State 1699-1899"
3. ^ Ahmad Jelani Halimi. "Kerajaan Johor Riau". Sejarah dan tamadun bangsa Melayu. Utusan Publications.
4. ^ Hooker, A Short History of Malaysia hal. 82

Sumber

Read More

Kerajaan Jeumpa

Kerajaan Jeumpa adalah sebuah kerajaan yang berada di sekitar daerah perbukitan mulai dari pinggir sungai Peudada di sebelah barat sampai Pante Krueng Peusangan di sebelah timur pada sekitar abad ke VIII Masehi. Hal ini berdasarkan Ikhtisar Radja Jeumpa yang ditulis Ibrahim Abduh, yang disadurnya dari Hikayat Radja Jeumpa.
Istana Raja Jeumpa terletak di desa Blang Seupeueng yang dipagari di sebelah utara, sekarang disebut Cot Cibrek Pinto Ubeut. Masa itu Desa Blang Seupeueng merupakan permukiman yang padat penduduknya dan juga merupakan kota bandar pelabuhan besar, yang terletak di Kuala Jeumpa. Dari Kuala Jeumpa sampai Blang Seupeueng ada sebuah alur yang besar, biasanya dilalui oleh kapal-kapal dan perahu-perahu kecil. Alur dari Kuala Jeumpa tersebut membelah Desa Cot Bada langsung ke Cot Cut Abeuk Usong atau ke Pinto Rayek (pintu besar).

Sejarah

Sebelum kedatangan Islam, di daerah Jeumpa sudah berdiri sebuah kerajaan Hindu yang dipimpin turun temurun oleh seorang meurah. Pada saat itu kerajaan ini sudah dikenal di seluruh penjuru dan mempunyai hubungan perdagangan dengan Cina, India, Arab dan lain-lain. Pada awal abad VIII seorang pemuda bernama Abdullah dari India belakang memasuki pusat kerajaan di kawasan Blang Seupeueng dengan kapal niaga melalui Kuala Jeumpa dengan tujuan berdagang.
Abdullah kemudian tinggal bersama penduduk dan menyiarkan agama Islam. Rakyat di negeri tersebut dengan mudah menerima Islam karena tertarik dengan perilakunya. Abdullah kemudian dinikahkan dengan puteri raja bernama Ratna Kumala. Di kemudian hari Abdullah dinobatkan menjadi raja menggantikan bapak mertuanya, yang kemudian wilayah kekuasaannya dia berikan nama dengan Kerajaan Jeumpa, sesuai dengan nama negeri asalnya di India Belakang (Persia) yang bernama Champia, yang artinya harum, wangi dan semerbak. Sementara Bireuen sebagai ibukotanya, berarti kemenangan.
Berdasarkan silsilah keturunan sultan-sultan Melayu, yang dikeluarkan oleh Kerajaan Brunei Darussalam dan Kesultanan Sulu-Mindanao, Kerajaan Islam Jeumpa pada 154 H atau tahun 777 M dipimpin oleh seorang pangeran dari Persia yang bernama Syahriansyah Salman atau Sasaniah Salman yang kawin dengan Puteri Mayang Seuludong (Dialek Bireuen: Manyam Seuludang) dan memiliki beberapa anak, antara lain Syahri Duli, Syahri Tanti, Syahri Nawi, Syahri Dito dan Puteri Makhdum Tansyuri yang menjadi ibu dari sultan pertama Kerajaan Islam Perlak. Menurut penelitian sejarawan Aceh, Sayed Dahlan al-Habsyi, syahri adalah gelar pertama yang digunakan keturunan Nabi Muhammad di Nusantara sebelum menggunakan gelar meurah, habib, sayyid, syarif, sunan, teuku dan lainnya. Syahri diambil dari nama istri Sayyidina Husein bin Ali, Puteri Syahri Banun, anak Maha Raja Persia terakhir. Syahr Nawi adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan Kerajaan Peureulak, bahkan beliau dianggap arsitek pendiri kota pelabuhan Peureulak pada tahun 805 M yang dipimpinnya langsung, dan diserahkan kepada anak saudaranya Maulana Abdul Aziz.
Keberadaan Kerajaan Islam Jeumpa ini dapat pula ditelusuri dari pembentukan Kerajaan Perlak yang dianggap sebagai Kerajaan Islam pertama di Nusantara. Perlak pada tahun 805 Masehi adalah bandar pelabuhan yang dikuasai pedagang keturunan Parsi yang dipimpin seorang keturunan Raja Islam Jeumpa Pangeran Salman al-Parsi dengan Putri Manyang Seuludong bernama Meurah Syahr Nuwi. Sebagai sebuah pelabuhan dagang yang maju dan aman menjadi tempat persinggahan kapal dagang Muslim Arab dan Persia. Akibatnya masyarakat muslim di daerah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama sekali lantaran banyak terjadinya perkawinan di antara saudagar muslim dengan wanita-wanita setempat, sehingga melahirkan keturunan dari percampuran darah Arab dan Persia dengan putri-putri Perlak. Keadaan ini membawa pada berdirinya kerajaan Islam Perlak pertama, pada hari selasa bulan Muharram, 840 M. Sultan pertama kerajaan ini merupakan keturunan Arab Quraisy bernama Maulana Abdul Azis Syah, bergelar Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Azis Syah. Menurut Wan Hussein Azmi, pedagang Arab dan Persia tersebut termasuk dalam golongan Syi'ah. Wan Hussein Azmi dalam Islam di Aceh mengaitkan kedatangan mereka dengan Revolusi Syi'ah yang terjadi di Persia tahun 744-747.

Data Arkeologi

Menurut hasil observasi terkini di sekitar daerah yang diperkirakan sebagai tapak Maligai Kerajaan Jeumpa sekitar 80 meter ke selatan yang dikenal dengan Buket Teungku Keujruen, ditemukan beberapa barang peninggalan kerajaan, seperti kolam mandi kerajaan seluas 20 x 20 m, kaca jendela, porselin dan juga ditemukan semacam cincin dan kalung rantai yang panjangnya sampai ke lutut dan anting sebesar gelang tangan. Di sekitar daerah ini pula ditemukan sebuah bukit yang diyakini sebagai pemakaman Raja Jeumpa dan kerabatnya yang hanya ditandai dengan batu-batu besar yang ditumbuhi pepohonan rindang di sekitarnya.



Sumber

Read More

Kesultanan Jambi

Sultan Jambi pada tahun 1877-1879

Kesultanan Jambi adalah kerajaan Islam yang berkedudukan di provinsi Jambi sekarang. Kerajaan ini berbatasan dengan Kerajaan Indragiri dan kerajaan-kerajaan Minangkabau seperti Siguntur dan Lima Kota di utara. Di selatan kerajaan ini berbatasan dengan Kesultanan Palembang (kemudian Keresidenan Palembang). Jambi juga mengendalikan lembah Kerinci, meskipun pada akhir masa kekuasaannya kekuasaan nominal ini tidak lagi dipedulikan.
Ibukota Kesultanan Jambi terletak di kota Jambi, yang terletak di pinggir sungai Batang Hari.

Geografi

Jambi berkembang di wilayah cekungan Batang Hari, sungai terpanjang di Sumatera. Sungai ini, dan anak-anak sungainya, seperti Tembesi, Tabir dan Merangin, merupakan tulang punggung wilayah tersebut. Sungai Tungkal yang berbatasan dengan Indragiri memiliki cekungan tangkapan air sendiri. Sungai-sungai itu merupakan andalan transportasi utama Jambi.

Kependudukan

Penduduk Jambi relatif jarang. Pada 1852 jumlah penduduk diperkirakan hanya sebanyak 60.000 jiwa, dan Jambi Timur nyaris tidak berpenghuni. Etnis Melayu berdiam di pinggiran sungai Batang Hari dan Tembesi. Orang Kubu menghuni hutan-hutan, sedangkan orang-orang Batin mendiami wilayah Jambi Hulu. Pendatang dari Minangkabau disebut sebagi orang Penghulu, yang menyatakan tunduk pada orang-orang Batin.^[rujukan?]

Sejarah

Wilayah Jambi dulunya merupakan wilayah Kerajaan Malayu, dan kemudian menjadi bagian dari Sriwijaya. Pada akhir abad ke-14 Jambi merupakan vasal Majapahit, dan pengaruh Jawa masih terus mewarnai kesultanan Jambi selama abad ke-17 dan ke-18.
Berdirinya kesultanan Jambi bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah itu. Pada 1616 Jambi merupakan pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh,^[rujukan?] dan pada 1670 kerajaan ini sebanding dengan tetangga-tetangganya seperti Johor dan Palembang.^[rujukan?] Namun kejayaan Jambi tidak berumur panjang. Tahun 1680-an Jambi kehilangan kedudukan sebagai pelabuhan lada utama, setelah perang dengan Johor dan konflik internal.
Tahun 1903 Pangeran Ratu Martaningrat, keturunan Sultan Thaha, sultan yang terakhir, menyerah Belanda. Jambi digabungkan dengan keresidenan Palembang.
Tahun 1906 kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Kediaman Sultan Jambi di Dusun Tengah (sekarang di desa Rambutan Masam, Kecamatan Muara Tembesi),kabupaten Batanghari pada tahun 1877-1879

Pemerintahan

Kesultanan Jambi dipimpin oleh raja yang bergelar sultan. Raja ini dipilih dari perwakilan empat keluarga bangsawan (suku): suku Kraton, Kedipan, Perban dan Raja Empat Puluh. Selain memilih raja keempat suku tersebut juga memilih pangeran ratu, yang mengendalikan jalan pemerintahan sehari-hari.^[rujukan?] Dalam menjalankan pemerintahan pangeran ratu dibantu oleh para menteri dan dewan penasihat yang anggotanya berasal dari keluarga bangsawan. Sultan berfungsi sebagai pemersatu dan mewakili negara bagi dunia luar.^[rujukan?]

Pangeran Ratu Martaningrat menyerah ke Belanda tahun 1903.

Senarai (silsilah) Sultan Jambi

Berikut adalah daftar Sultan Jambi.

Tahun	Nama atau gelar
1790 – 1812	Mas’ud Badruddin bin Ahmad Sultan Ratu Seri Ingalaga
1812 – 1833	Mahmud Muhieddin bin Ahmad Sultan Agung Seri Ingalaga
1833 – 1841	Muhammad Fakhruddin bin Mahmud Sultan Keramat
1841 – 1855	Abdul Rahman Nazaruddin bin Mahmud
1855 – 1858	Thaha Safiuddin bin Muhammad (1st time)
1858 – 1881	Ahmad Nazaruddin bin Mahmud
1881 – 1885	Muhammad Muhieddin bin Abdul Rahman
1885 – 1899	Ahmad Zainul Abidin bin Muhammad
1900 – 1904	Thaha Safiuddin bin Muhammad (2nd time)
1904	Dihancurkan Belanda
2012	Abdurrachman Thaha Safiuddin ( Dinobatkan pada Tanggal 18 Maret 2012 )

Raden Abdurrahman Dinobat Sebagai Sultan Jambi

Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi kini telah memiliki seorang sultan. Setelah sekian puluh tahun lamanya, pelestarian Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi sejak wafatnya Sultan Thaha Syaifuddin, saat penyerangan penjajah Belanda yang dipimpin oleh Leutenant G. Badings ke tempat terakhir pelarian Sultan Thaha Syaifuddin di Tanah Garo, dan wafat dalam pertempuran di Desa Betung Bedarah, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo pada 1904. Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi hingga awal tahun 2012 ini, sebagai bagian pelestarian aset sejarah dan budaya Melayu Nusantara, malahan belum berdiri tegak. Namun kejayaan dan kemasyuran Kesultanan Jambi di era Sultan Thaha Syaifuddin tempo dulu bakal terwujud dengan digelarnya prosesi adat agung penobatan penerus Sultan Thaha Syaifuddin kepada Raden Abdurrachman Bin Raden Djak’far Kertopati gelar Pangeran Mudo, sebagai Sultan Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi (pelestarian) yang baru, beserta permaisuri Ratu Mas Siti Aisah Bin Raden Haji Usman Yasin gelar Ratu Aisah Kusumo Ningrat. Penobatan yang digelar di Ball Room Hotel Novita pada Minggu, 18 Maret 2012, dilakukan oleh Bunda Ratu Syarifah Muryani Allatif asal dari Malaysia. Bunda Ratu mengklaim lahir di Penegak, Sarolangun, dan keturunan dari Putri Pinang Masak.
Penobatan ini berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kelas I Jambi Nomor.18/Pdt.P/2008/PA.Jb, tertanggal 19 Mei 2008. yang diketuai oleh Mahmuddin Rasyid MH, serta dua orang hakim anggota lainnya, yaitu Muhammad DJ dan Mahmud Fauzi, ditambah seorang panitera pengganti, Yusran Marpaung.
Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi menetapkan bahwa Raden Abdurrachman Bin Raden Dja’far Kertopati gelar Pangeran Mudo, adalah keturunan sah dari garis keturunan Raja Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi, dari garis lurus keturunan Sultan Thaha Syaifuddin Gelar Pangeran Jayaningrat dengan Permaisuri Ratu Chalijah gelar Ratu Anom Kesumo Ningrat sebagai Ahli Waris dan Penerima Waris tahta pelestarian Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi sekarang.
Posisi Raden Abdurrachman Bin Raden Dja’far Kertopati gelar Pangeran Mudo diperkuat lagi berdasarkan dokumen ‘Surat Wasiat’ milik ayah kandung Raden Iskandar HK gelar Pangeran Prabu yaitu Raden Hasan Basri Bin Raden Inu Kertopati Bin Sultan Thaha Syaifuddin pada 1989. Yakni satu tahun, sebelum Raden Hasan Basri wafat pada 1990 lalu,
Surat wasiat tersebut menyatakan bahwa apabila kelak seluruh keluarga besar dan keturunan Sultan Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi, yaitu Sultan Thaha Syaifuddin, yang juga telah ditetapkan oleh pemerintah RI sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor.079/TK/1977 ini, serta segenap unsur pemerintah daerah Provinsi Jambi di dalam memutuskan dan menentukan sikap, siapa yang berhak sebagai ahli waris dan penerima waris tahta Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi sebagai Sultan Jambi, untuk meneruskan tongkat estafet kesultanan maupun Sultan Jambi Pelestarian, yaitu Raden Abdurrachman bin Raden Ja’far Kertopati gelar Pangeran Mudo.

Riwayat sosok Sultan Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi pelestarian ini, yakni Sultan Abdurrachman Thaha Syaifuddin, dia adalah putra mahkota dari Raden Dja’far Kertopati Bin Raden Inu Kertopati, dan ibunya bernama Ratu Mas Maimunah gelar Ratu Kecik Binti RA. Rahman gelar Pangeran Ratu Martoningrat Bin Sultan Thaha Syaifuddin.
Secara langsung mempunyai anak tunggal selaku pewaris tahta sekaligus putra mahkota Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi, yaitu Raden Abdurrachman alias Raden Guntur bergelar Pangeran Mudo.
Sultan Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi, Sultan Abdurrachman Thaha Syaifuddin yang lahir di salah satu kamar bagian tengah Rumah Dinas Residen Jambi yang pertama (sekarang Rumah Dinas Gubernur Jambi), Raden Inu Kertopati di Tanah Putih, Kecamatan Pasar, Kota Jambi sekarang, pada Jum’at, 16 Juni 1950.
Menanamatkan pendidikan terakhirnya di SMA Negeri 1 Kota Jambi dan bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dilingkungan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jambi hingga diai pensiun pada 2006.
Dari pernikahan dirinya dengan Ratu Mas Siti Aisyah gelar Ratu Aisyah Kesumo Ningrat, dikaruniai dua orang putra dan seorang putri, masing-masing yaitu Raden Rano Dwi Anggoro gelar Pangeran Ratu sebagai pewaris tahta sekaligus putra mahkota Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi pelestarian, Raden Wawan Pitrah Nugraha dan Ratu Mas Nora Fitria Ulfah.
Gelar kesultanan yang melekat pada dirinya, yaitu Pangeran Mudo dan Ratu Ngurah Sultan Abdurrachman Thaha Syaifuddin. Gelar Ratu Ngurah tersebut merupakan gelar kekerabatan yang diperolehnya dari Raja Bali, DR. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III ketika acara peresmian Museum Soekarno pada 11 November 2011 di Tampak Siring, Gianyar, Bali.
Disamping itu, dirinya juga terlibat aktif di beberapa organisasi sultan dan raja se-Nusantara, seperti anggota AKKI (Asosiasi Kerajaan Kesultanan Indonesia), dan anggota Yayasan Raja Sultan Nusantara (YARASUTRA).

Rujukan

• Elsbeth Locher-Schoten. Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda.

Sumber

Read More